Reformasi Lembaga Kepresidenan

Prof. Ramlan Surbakti
Kompas, Rabu 22 Juli 1998
.

PROSES reformasi membutuhkan panduan pemikiran yang jernih, equel, dan brilian, agar tidak seperti orang yang berjalan di tengah kegelapan. Bingung, ngawur, menabrak-nabrak, bahkan jatuh terjerembab. Sebagai seorang intelektual dan akademisi, DR. Agustinus Ramlan Surbakti (47) terpanggil untuk memberikan kontribusi. Tentu saja sesuai dengan bidang keahliannya yaitu ilmu politik.

Untuk itu, doktor politik lulusan Universitas Northern Illinois AS ini dalam menyampaikan pidato pengukuhan sebagai guru besar Fakultas Ilmu Sosial Politik dan Ilmu Politik (Fisip) Universitas Airlangga (Unair) Surabaya, Rabu (15/7), memilih tema “Reformasi Lembaga Kepresidenan RI : Suatu Pemikiran tentang Mekanisme Suksesi dan Pembatasan Kekuasaan Presiden.”

Kalau saja cita-citanya menjadi bupati terkabul, hampir mustahil ia menyampaikan orasi dengan mengenakan jubah akademis yang berwibawa itu. Kini ia telah menjadi guru besar ke-181 Universitas Airlangga.

Bagi fakultasnya, ia satu-satunya guru besar setelah Prof. Soetandyo Wignyosoebroto memasuki masa Purna bakti tahun lalu. Soetandyo pula yang merekrut dia sebagai staf pengajar tahun 1978 bersama koleganya, Dr Hotman Siahaan. “Pak Tandyo merekrut kami tanpa menanyakan siapa kami (suku, agama, primordial), tapi apa kami (dedikasi, kemampuan, motivasi),” katanya.

Bagi kampungnya, Tanjungmerawa, Kecamatan Tiganderket, Tanah Karo (Sumut); ia guru terbesar kedua setelah almarhum Prof. Masri Singarimbun, dosen UGM Yogyakarta. Ramlan lahir dari keluarga petani berlahan sempit, di kaki gunung Sinabung. la begitu bangga dengan orang tuanya yang tidak tamat Sekolah Rakyat, tetapi anaknya bisa menjadi guru besar. “Bagi bapak dan ibu kami, saya sampaikan keleng ate, bujur ras mejuahjuah,” (sayang, terima kasih dan selamat sejahtera) katanya.

la lulus dari SMP Tiganderket dan SMAN Kabanjahe. Atas keputusan neneknya – biasa dipanggil Nini Iting – yang bermarga beru Ginting, ia “tembak langsung” kuliah di Universitas Gajah Mada (UGM) Yogyakarta.

Andaikata tidak ada pengertian dan pengorbanan dari istrinya, Drs Psi. Veronika Suprapti – putri Solo yang dinikahi tahun 1980 – barangkali ia tidak kuliah S2 di Universitas Northern Illinois, AS. Bayangkan saja, baru seminggu menikah ia harus berangkat sorangan selama 18 bulan. Begitu pula ketika anaknya yang kedua baru berumur dua bulan, lagi-lagi harus berpisah untuk melanjutkan S3. Kini, anak pertamanya Elisabet Adiyta Saptanugraheni Surbakti (15), sekolah di SMA St Louis Surabaya. Saat liburan sekolah, ia memberikan kursus bahasa Inggris anak orang-orang kaya. Anak kedua, Andrean Rehmehuli Surbakti masih duduk di SD. Kedua anaknya relatif lancar berbahasa Inggris, karena percakapan sehari-hari di rumah banyak menggunakan bahasa Inggris.

Saat menempuh S3 ini, ia mendapatkan kawan sekaligus guru yang baik, Prof. Dr. Dwight King.”Ia menunjukkan pada saya, bagaimana seorang akademisi berkarya,” kata Ramlan.

PILIHAN topik yang diajukan dalam pengukuhan sebagai guru besar sangat relevan dengan masalah aktual sekarang. Begitu komentar Prof. Soetandyo Wignyosoebroto. Ramlan seolah langsung menusuk, menghujam, mengaduk-aduk relung pusat persoalan bangsa dewasa ini. Bukankah sumber dari segala krisis dewasa ini lembaga kepresidenan?

“Sebenarnya sebelum Soeharto jatuh 21 Mei lalu, saya sudah menyimpan pemikiran tentang suksesi dari lembaga kepresidenan.” Saya pernah bicara dalam suatu seminar tentang kaitan lembaga kepresidenan dengan pertumbuhan ekonomi yang cepat. Ternyata, lembaga kepresidenan yang paling banyak menikmati pertumbuhan ekonomi itu. Saya pernah bicara tentang sejarah suksesi di tradisi politik Indonesia, sejak zaman Kerajaan Singosari. Ternyata, suksesi lebih banyak diwarnai pendarahan,” anggota Tim Tujuh yang bertugas merevisi lima paket undang-undang politik ini.

Begitu Soeharto jatuh, dorongan membahas lembaga kepresidenan sebagai topik pidato pengukuhan guru besarnya semakin kuat. Apalagi pada kenyataannya, pergatian dari Soeharto ke Habibie masih dipersoalkan. Jika tidak ada reformasi dalam lembaga kepresidenan ini, akan tetap menjadi titik krusial dalam kehidupan berbangsa di masa yang akan datang.

Ingat, jabatan presiden semasa Orde Baru dinilai sangat absolut, bila dibanding dengan kekuasaan lembaga tertinggi dan tinggi negara lainnya. Presiden yang paling menentukan, baik dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan maupun politik. Bahkan sejak awal 1990-an, Presiden Suharto makin lama makin tampil sebagai penguasa tunggal dalam berbagai bidang politik, pemerintahan, militer, ekonomi, dan kemasyarakatan. Kekuasaan demikian bukan hanya karena UUD 1945 memberi kekuasaan yang sangat dominan, tetapi juga karena lembaga tertinggi dan tinggi negara, ABRI, birokrasi, infrastruktur politik dan warga negara dibuat tidak berdaya, sehingga mengikuti semua kehendak penguasa tunggal.

Bagi Ramlan, pendefinisian kewenangan presiden merupakan variabel terpenting dalam reformasi lembaga kepresidenan. Selama ini ada tiga sebutan presiden, yang kemudian berkembang sebagai jenis praktek kekuasaan baru bagi presiden mandataris MPR, hak prerogatif, dan panglima tertinggi ABRI. Ketiganya telah bermuara kepada kekuasaan presiden yang absolut.

Lihat saja penafsiran mandataris MPR menjadi presiden sebagai pengganti MPR. Padahal, mestinya presiden menjalankan apa saja yang diputuskan MPR, tunduk, dan bertanggung jawab kepada MPR. Untuk itulah di masa depan, MPR harus bisa mengontrol mandat yang diberikan kepada presiden, MPR harus diberdayakan. Melalui apa? Proses demokratisasi atas susunan keanggotaan dan kedudukan MPR yang sesuai dengan asas kedaulatan rakyat. Berarti, mayoritas anggota MPR harus dipilih rakyat melalui pemilu yang kompetitif dan adil, dengan sistem distrik yang berimbang.

Di samping itu, pimpinan MPR harus terpisah dari DPR. MPR bersidang minimal setahun sekali dengan agenda mendengar, membahas, dan menanggapi laporan tahunan presiden. Pada masa akhir jabatan presiden, persidangan dilakukan dengan agenda menyikapi pertanggungjawaban presiden. Dengan demikian, sejak awal sampai akhir masa jabatan, setiap kemungkinan penyalahgunaan kekuasaan dapat dicegah dan dikoreksi.

Hak prerogatif presiden telah diterjemahkan sebegitu rupa sebagai kewenangan mutlak presiden, yang tidak boleh dicampuri dan dipersoalkan oleh wadah-wadah kerakyatan dan pihak lain. Pandangan semacam itu sungguh tidak tepat, bila ditinjau dari asas persetujuan rakyat. Apalagi istilah prerogatif ini sama sekali tidak dalam konstitusi. Yang dikenal cuma kewenangan presiden sebagai kepala negara. Penggunaan kewenangan itu , sesuai pasal 10-15 UUD 1945, tetapi harus mendapat persetujuan wakil rakyat.

Menjelang detik-detik jatuhnya Soeharto, ABRI seperti dihadapkan pada dilema. Sebagai bhayangkari negara ABRI harus berpihak pada rakyat. Tetapi secara institusional, ABRI harus patuh pada perintah presiden sebagai Panglima Tertinggi. Kenapa ini terjadi? Karena pengertian yang tumpang tindih dalam Panglima Tertinggi itu.

Ramlan Surbakti melihat, perlunya pembatasan kewenangan Panglima Tertinggi, untuk menghindari ABRI dipergunakan sebagai alat pribadi presiden dalam mempertahankan kekuasaannya. “Caranya, batasi kewenangan presiden hanya mengangkat pejabat militer di bawah itu.” Presiden menyatakan perang dan membuat perdamaian, menyatakan dalam keadaan bahaya,” kata dosen Program Pasca Sarjana Universitas Muhammadiyah Malang (UMM) ini. Di samping itu, ia mengusulkan agar jabatan presiden dibatasi maksimal dua kali. (Anwar Hudijono/Agnes Sw).

.

Ramlan Surbakti adalah Alumnus Realino 1972

.

Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s