Menggerakkan Masyarakat Menanggulangi Kemiskinan

Oleh: Bambang Ismawan

.

Sapientia et Virtus

“Sapientia et Virtus” adalah kata-kata yang mempunyai kekuatan magis bagi warga Realino. Ia diucapkan dengan tangan mengepal penuh semangat, seperti para pejuang memekikkan “merdeka” di jaman revolusi. Ia dinyanyikan dengan penuh emosi pada pertemuan-pertemuan warga Realino sampai hari ini, walaupun asrama Realino telah ditutup hampir 10 tahun yang lalu, dan warga yang mengucapkan itu telah keluar dari asrama lebih dari 40 tahunan. Tetapi apakah “Sapientia et Virtus” menjiwai kehidupan kita sehari-hari? Sebagai kepala keluarga, pengemban profesi, pegiat masyarakat, dan warga negara yang sadar?

Sapientia berarti kebijakan yang bersumber pada nurani beriman dan Virtus yang berarti kebajikan adalah tekat kuat untuk mengutamakan pengabdian kepada Tuhan dan sesama di atas kepentingan sendiri.

Kata-kata mutiara itu perlu direnungkan serta diberi makna yang relevan dengan tuntutan jaman. Dalam hubungan ini kiranya kita sependapat bahwa Tuhan junjungan kita tidak bisa kita rasakan dengan panca indra tetapi harus digayuh dengan bathin yang bersandar pada iman kita masing-masing dan itu adalah urusan otonom iman masing-masing. Tetapi dalam menghayati iman kita masing-masing sebenarnya kita dapat mewujudkannya bersama berupa kepedulian kita kepada sesama. Siapakah sesama kita itu? Selama ini sesama kita yang sangat kita pedulikan adalah keluarga kita, pimpinan dan rekan sekerja, bankir, supplier, dan penampung hasil produksi, teman-teman seagama dan mungkin juga bukan seagama. Itu benar sekali dan perlu dipertahankan terus, seperti siapapun dituntut demikian. Tetapi sebagai mantan warga Realino yang merasa terpilih di antara yang sedikit mendapat privilege pendidikan tinggi di Universitas, mengalami pendidikan dan pergaulan khusus di Realino, arti “sesama kita” itu harus dipahami melampaui yang biasa tersebut. “Sesama kita” di sini secara khusus adalah mereka yang membutuhkan uluran tangan dan solidaritas kita, yaitu mereka yang tertindas, dan miskin. Sebab kalau tidak jangan-jangan secara tidak sadar kita telah dan sedang ikut menindas dan menjadikan sebagian warga masyarakat kita sulit lepas dari himpitan kemiskinan.

.

Kemiskinan

Krisis moneter yang berlangsung di Indonesia sejak tahun 1997, dan berubah menjadi krisis ekonomi dan krisis politik telah menyebabkan Indonesia terperosok menjadi negara miskin. Pendapatan per kapita yang semula US$ 1,200 turun menjadi US$ 850. Yang sangat memprihatinkan, ketika program IDT dicanangkan (1993) jumlah penduduk miskin di Indonesia yang 25,9 juta (15%) turun menjadi 22,5 juta (11,3%) jiwa pada tahun 1996. Namun akibat krisis ekonomi dan politik, jumlah penduduk miskin Indonesia meningkat menjadi sekitar 49,5 juta (18,17%) pada tahun 1998.

Berbagai upaya telah dilakukan pemerintah untuk menanggulangi kemiskinan namun upaya yang sistematis, efektif dan berkelanjutan belum dilakukan sehingga belum menampakkan hasil yang optimal. Hal ini disebabkan oleh:

  • Berbagai upaya penanggulangan kemiskinan tersebut dilakukan dengan mekanisme yang berbeda-beda, sehingga saling tumpang tindih dan membingungkan pelaksana di lapangan maupun masyarakat yang menjadi sasaran program tersebut.
  • Penggunaan sistem proyek yang terbatas waktu dan biaya, sehingga pelaksanaan pembinaan tidak berkelanjutan.
  • Kurang dilibatkannya partisipasi dan kemandirian masyarakat.

Bila diamati secara seksama berbagai program pemberdayaaan ekonomi masyarakat mempunyai tiga kesamaan, yaitu: (1) menggunakan pendekatan kelompok, (2) memberikan bantuan modal berupa hibah atau kredit, serta (3) menyelenggarakan pendampingan. Ketiganya memerlukan peningkatan kualitas penyelenggaraan, yaitu Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) yang mantap, pendampingan yang efektif serta penyebarluasan program keuangan mikro yang cocok untuk mendukung kemajuan dan kemandirian KSM yang beranggotakan keluarga berpenghasilan rendah, pengusaha mikro dengan usaha mandiri (self-employment).

Mitos lama bahwa orang miskin yang dianggap tidak layak bank (not-bankable) terpatahkan dengan kenyataan atas succcess stories program pengembangan keuangan mikro di berbagai negara berkembang. Microcredit Summit (Washington 1997) mengungkapkan hal itu, serta meyakini bahwa pengembangan keuangan mikro potensial menjadi instrumen efektif untuk menanggulangi kemiskinan. Karena keuangan mikro memfokuskan pelayanan jasa keuangan yang ditujukan kepada orang miskin, keluarga berpenghasilan rendah, dan usaha mikro yang tidak terlayani lembaga keuangan konvensional, maka membuat mereka lambat laun memiliki asset untuk mengembangkan usaha dan pada gilirannya meningkatkan pendapatan. Lembaga Keuangan Mikro (LKM) merupakan suatu terobosan institusional dalam melayani golongan masyarakat ekonomi lemah perdesaan dan sektor informal. Microcredit Summit (MS) kemudian mendeklarasikan 100 juta keluarga miskin dan self-employment terutama perempuan mendapat pelayanan keuangan mikro pada tahun 2005. Di Asia-Pasifik permintaan atas pelayanan keuangan mikro memiliki potensi signifikan untuk menjangkau penduduk miskin yang mencapai 900 juta jiwa. Pengembangan keuangan mikro telah menjadi pemicu proses pembentukan pasar keuangan perdesaan dan penguatan kapasitas manusia miskin, khususnya perempuan.

.

Keuangan Mikro

Keuangan Mikro (KM) adalah berbagai pelayanan keuangan seperti simpanan, pinjaman, pembayaran, transfer dana dan asuransi yang diperuntukan bagi pengusaha mikro, orang miskin dan keluarga berpenghasilan rendah. Pelayanan KM dilakukan oleh tiga sumber, yaitu lembaga formal seperti Bank dan Koperasi, lembaga semi formal seperti Lembaga Dana dan Kredit Perdesaan (LDKP) serta sumber-sumber informal seperti pelepas uang, dan tengkulak. Lembaga Keuangan Mikro (LKM) adalah lembaga yang kegiatan utamanya memberikan pelayanan keuangan mikro[1].

Sistem kelembagaan keuangan mikro meliputi: (1) lembaga keuangan mikro (formal dan semi formal), (2) pengusaha mikro, orang miskin dan keluarga berpenghasilan rendah, (3) produk pelayanan keuangan dari lembaga keuangan mikro dan (4) berbagai kegiatan pendampingan (pengembangan sumberdaya manusia, pengembangan usaha dan lain sebagainya).

Di Indonesia kegiatan KM telah lama dan banyak dilakukan baik oleh lembaga perbankan seperti yang dilakukan oleh Bank-Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat maupun oleh lembaga keuangan non Bank seperti Lembaga Perkreditan Desa (LPD), Badan Kredit Kecamatan (BKK), dan lain-lain. Walaupun telah diakui secara global, dan juga secara nasional bahwa KM merupakan instrumen yang ampuh untuk menanggulangi kemiskinan, tetapi usaha efektif dan sistemetis menjadikannya sebagai program yang berkelanjutan boleh dikatakan belum ada. Bahkan sebaliknya program-program pemerintah untuk menanggulangi kemiskinan dengan menggunakan instrumen keuangan mikro saling tumpang tindih dan saling mematikan.

Di bidang perbankan, pemerintah telah menetapkan 2 jenis Bank yang diperbolehkan memobilisir dana dari masyarakat yaitu Bank Umum (BU) dan Bank Perkreditan Rakyat (BPR). Ide dasar kebijakan dari 2 jenis Bank tersebut adalah pembagian wilayah kerja. Bank Umum idealnya adalah melayani nasabah kelas menengah-atas di perkotaan dan BPR melayani nasabah dari kelas bawah di perdesaan.

Namun dalam prakteknya, BU yang memiliki modal kuat diijinkan beroperasi di tempat dimana idealnya BPR berfungsi. Karena BU dapat membangun sarana pelayanan yang canggih dengan gedung yang mewah serta menawarkan banyak hadiah kepada nasabah maka nasabah perdesaan pun memilih mempercayakan urusan keuangannya pada BU. Dalam persaingan ini di mana BPR kesulitan memobilisir dana dari masyarakat maka akhirnya BPR membeli dana dari BU dengan suku bunga komersil, kemudian menjual dana tersebut kepada nasabah dengan suku bunga kredit yang tinggi (saat ini antara 3-4%/bulan flat atau 66-88%/tahun).

Menyadari kenyataan di atas, maka perlu upaya khusus untuk meningkatkan efektifitas KM dan sinerginitas interaksi berbagai komponen dari sistem kelembagaan KM, terutama dalam menghadapi masalah-masalah aktual saat ini yaitu menanggulangi kemiskinan dan kesenjangan. Upaya-upaya itu disebut pengembangan keuangan mikro (PKM). Dengan demikian PKM tidak hanya berurusan dengan 4 komponen dari sistem kelembagaan KM (LKM, pengusaha mikro, produk LKM, dan pendampingan) tetapi meliputi juga aspek upaya menanggulangi kemiskinan dan kesenjangan.

Dalam PKM terdapat 3 subyek utama yaitu LKM, LSM[2], dan pengusaha mikro (masyarakat miskin). Ketiga subyek ini perlu bekerjasama dalam suatu mekanisme yang saling menguntungkan dan mengarah pada kegiatan yang berkelanjutan. Disamping itu masing-masing lembaga perlu ditingkatkan kemampuannya sehingga mencapai hasil yang lebih optimal. Lebih dari itu PKM menuntut enabling environment yang memungkinkan KM berkembang secara leluasa dan efektif. Untuk itu diperlukan berbagai kegiatan advokasi.

.

Gerakan Bersama Pengembangan Keuangan Mikro Indonesia

Selama ini PKM dilakukan oleh masing-masing subyek atauy komponen. Kegiatan mereka yang sepotong-sepotong berada pada pinggiran pembangunan, tidak menarik perhatian pusat pengambilan kebijakan sehingga sulit berkembang.

Meyakini bahwa PKM merupakan salah satu instrumen ampuh bagi upaya mengatasi kemiskinan dan kesenjangan, maka PKM harus diletakkan pada main stream pembangunan. Dan agar PKM dapat dilaksanakan secara berkelanjutan maka kegiatannya jangan terbatas pada proyek dan program, tetapi dalam skala gerakan.

Sewajarnya gerakan pengembangan keuangan mikro merupakan upaya bersama dari seluruh elemen bangsa yang dapat mendorong pengembangan keuangan mikro. Elemen-elemen itu adalah pemerintah, lembaga keuangan, LPUM, lembaga donor, akademisi, sektor riil, media massa, dan masyarakat miskin sendiri.

Gerakan Bersama Pengembangan Keuangan Mikro Indonesia (Gema PKM Indonesia) memiliki sejumlah peluang:

  1. Banyaknya KSM yang telah terbentuk berkat proyek/program pemerintah maupun kelompok binaan LSM di masa lalu.
  2. Adanya satu model yang terbukti dapat direplikasikan dengan mudah, dan cepat, yaitu Pola Hubungan Bank dengan Kelompok (PHBK).
  3. Adanya pendekatan pendampingan mandiri yaitu dengan mengaitkan dengan mekanisme PHBK, yang mendasarkan kegiatan pelayanan sesuai dengan kebutuhan KSM. Dengan pendampingan mandiri pembiayaan diperoleh dari mekanisme pendampingan itu sendiri, dan selanjutnya pendamping bisa menjadi profesi.
  4. Adanya krisis ekonomi yang mengakibatkan pemerintah tidak berdaya “main proyek” mengenai orang miskin, memungkinkan masyarakat mengambil prakarsa yang bertumpu pada kekuatan bersama elemen bangsa.
  5. Microcredit Summit (Washington, Februari 1997) yang mengikrarkan gerakan global pengembangan keuangan mikro. Suatu momentum untuk Gema PKM Indonesia

Peluang-peluang tersebut sangat berarti bagi keberhasilan Gema PKM Indonesia karena akan memudahkan gerakan bersama menuju suatu sasaran yang dapat diukur. Dalam hal ini Gema PKM Indonesia telah menentukan sasaran konkrit: menjangkau 10 juta keluarga miskin (sekitar 50 juta jiwa) mendapat pelayanan KM pada tahun 2005. Setelah tahun 2005 Gema PKM Indonesia dapat membubarkan diri karena mekanisme kerjasama diantara elemen-elemen bangsa untuk memberdayakan masyarakat miskin sudah berlangsung secara rutin.

Untuk mencapai sasaran itu, Gema PKM Indonesia ingin berperan sebagai: a) kekuatan moral (moral force), b) katalis, dan c) pusat informasi (clearing house). Untuk dapat membawakan peran tersebut secara efektif disusun program kerja:

  1. Program Reformasi Kebijakan, dengan maksud menempatkan pengembangan keuangan mikro pada mainstream pembangunan nasional, sehingga penyelenggaraan keuangan mikro mendapat keleluasaan dalam mengatasi masalah-masalah ekonomi masyarakat lapis bawah.
  2. Program Pendampingan dan Pelatihan, untuk meningkatkan kemampuan bermitra kerja di antara unsur-unsur dalam sisitem kelembagaan keuangan mikro, sehingga fungsi mediasi dari Gema PKM dapat dilakukan secara optimal.
  3. Program Promosi dan Komunikasi, untuk mendapat dukungan berbagai segmen masyarakat bagi tercapainya tujuan Gema PKM Indonesia.
  4. Program Pengembangan Sumber Dana, dengan melakukan mediasi terhadap sumber dana yang ada untuk memperkuat kemampuan keuangan LKM.
  5. Program Pengumpulan Data dan Informasi, tentang sistem kelembagaan keuangan mikro untuk menjadi landasan kerja bagi program lainnya.

.

Kelompok Swadaya Masyarakat

Dalam mengantisipasi dan menghadapi persoalan-persoalan, masyarakat (desa) selalu menggunakan pendekatan gotong royong. Karena itu muncul bentuk-bentuk kegotong-royongan yang disebut Mafalus (Sulawesi Utara), Paketan (Jawa Barat), Sinoman (Jawa Tengah), Saroan (Tana Toraja), Lumbung Pitih Nagari (Sumatera Barat), dll. Dalam praktek, kegotong-royongan itu lebih banyak kita jumpai untuk mengatasi musibah dari pada mengembangkan usaha, lebih sering bersifat sosial dari pada ekonomi. Sementara itu arisan, suatu bentuk kelompok tradisional berasaskan kegotong-royongan di bidang keuangan, tidak pernah mengarah pada pembentukan modal bersama, karena menurut sistemnya arisan akan mulai nol kembali setelah satu rotasi diselesaikan.

Mekanisme kegotongroyongan menjadi instrumental bagi pembangunan, namun dalam pelaksanaannya perlu menambahkan visi dan misi kemandirian serta unsur-unsur manajemen modern. Sayangnya, praktek-praktek pemanfaatan lembaga kegotong-royongan ini justru mengubah mekanisme partisipasi menjadi mobilisasi. Sehingga gotong-royong kurang disenangi generasi muda.

Disamping kelompok-kelompok tradisional yang dibentuk oleh masyarakat (perdesaan) terdapat juga kelompok-kelompok penyuluhan yang dibentuk pemerintah, antara lain: Kelompok Tani (Deptan), Kelompok KB (BKKBN), Klompencapir (Deppen), Kadarkum (Depkeh), Kelompok Usaha Bersama (Depsos), Kelompok Tani Hutan (Dephut), dll. Kelompok-kelompok tersebut dibentuk untuk menjadi alat komunikasi pembangunan, guna memotivasi dan memberikan pengetahuan pada masyarakat akan suatu bidang pembangunan tertentu.

Agar berbagai kelompok-kelompok tersebut dapat berkelanjutan menjadi wahana masyarakat mengatasi masalah-masalah secara mandiri dan berkelanjutan, perlu pengarahan dan pendampingan agar menjadi kelompok swadaya masyarakat (KSM).

Berdasarkan pengalaman, agar KSM efektif dalam mengembangkan kesejahteraan dan kemandirian anggota-anggotanya, diperlukan acuan pedoman perilaku:

    1. Berorientasi pada peningkatan pendapatan anggota dan kelompok, dalam rangka ini perlu diupayakan terus menerus pemahaman dan peningkatan household budgeting bagi anggota, khususnya mengusahakan membentuk cadangan (saving) yang efektif untuk pemupukan modal swadaya serta pengembangan usaha-usaha produksi dan pemasaran.
    2. Bersikap terbuka terhadap berbagai hal baru ke arah kemajuan. Disamping itu juga terbuka terhadap kerjasama baru untuk mencapai skala usaha yang lebih besar.
    3. Prinsip demokrasi dan partisipasi dalam penyelenggaraan kelompok. Hal ini ditandai oleh adanya pertemuan anggota secara teratur dan berkelanjutan, pengurus dipilih dari, oleh dan untuk anggota, program pendidikan anggota, administrasi keuangan yang tertib dan transparan, serta perencanaan program, pelaksanaan dan penilaiannya dilakukan secara partisipatif.

      Mencapai profil seperti tersebut di atas memerlukan upaya pendidikan dan pendampingan yang serius. Lebih dari itu hasil pendampingan juga diharapkan mewujudkan KSM menjadi:

      · Wahana dari proses saling belajar mengajar dari anggotanya.
      · Wahana dari upaya mempertajam perumusan masalah yang dihadapi anggota.
      · Wahana pengambilan keputusan untuk menentukan strategi terhadap masalah bersama.
      · Wahana mobilisasi sumber daya dari para anggota maupun dari luar anggota.
      · Wahana penghubung dengan lembaga pelayanan, baik di bidang keuangan maupun non-keuangan.

      .

      Pendampingan Mandiri

      Dalam banyak program pemberdayaan masyarakat, pendamping mempunyai peran yang penting. Hal ini terlihat pada Departemen Pertanian dengan Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) dan Penyuluh Pertanian Spesial (PPS), di BKKBN Petugas Lapangan Keluarga Berencana (PLKB), Depnaker dengan Tenaga Kerja Pemuda Mandiri Profesional (TKPMP), Depdikbud dengan Sarjana Penggerak Pembangunan Perdesaan (SP3), Depsos-Pembina Sosial Kecamatan (PSK), sedang dalam program IDT kita kenal pendamping lokal, Pendamping Purna Waktu (P2W), dan sarjana Pendamping Purna Waktu.

      Upaya pendampingan biasanya diwujudkan melalui proyek atau program pembangunan. Kalau proyek atau program itu berakhir, maka berakhir pula upaya pendampingan karena biaya untuk itu sudah tidak ada lagi. Padahal KSM masih memerlukan kehadiran pendamping. Kalau mereka menjadi pegawai tetap dari suatu departemen atau badan seperti PPL (Deptan) dan PLKB (BKKBN), misi mereka tak lain melaksanakan tugas dari lembaganya, bukan berdasarkan kebutuhan kelompok yang dilayani.

      Untuk mengatasi masalah ini perlu dikembangkan konsep pendampingan berkelanjutan dan mandiri yang secara dinamis mendasarkan kegiatannya pada kebutuhan dari mereka yang dilayani. Tugas yang dilakukan pendamping merupakan karya professional sebagaimana profesi lain, misalnya, di bidang konsultansi ekonomi maupun konsultansi medis (dokter) di kota. Perbedaannya adalah konsultan-konsultan ekonomi di kota sudah menjadi sistem yang biasa (umum berlaku), begitu juga dengan profesi dokter. Masyarakat sudah menganggap hal yang biasa untuk membayar sejumlah uang kepada mereka atas jasa konsultansi yang diberikan. Dokter di perdesaan harus disponsori terlebih dahulu oleh pemerintah sampai akhirnya dapat “hidup” dari profesinya. Begitu juga dengan para pendamping yang menjadi konsultan ekonomi rakyat, mereka harus terlebih dahulu mendapatkan sponsor, yang jumlahnya berangsur-angsur berkurang sampai akhirnya mampu mandiri dari profesinya. Keadaan pendamping yang dapat “hidup” dari profesinya itu di sebut “pendampingan mandiri”.

      Agar menjadi berdayaguna sejumlah pendamping (dalam satu kawasan tertentu) perlu bergabung membentuk Lembaga Pengembangan Usaha Mandiri (LPUM). Karena masyarakat perdesaan belum terbiasa dengan mekanisme konsultansi, maka untuk menjamin biaya pendampingan harus dilakukan dengan cara menempelkan pada mekanisme PHBK.

      Dari mana pendamping memperoleh penghasilan? Dengan menggunakan mekanisme PHBK, LPUM berperan sebagai lembaga penghubung antara Bank/Lembaga Keuangan Non Bank dengan KSM. Dalam peran tersebut, pendamping menerima imbalan jasa yang memungkinkan menopang kehidupannya. Di samping itu, LPUM juga memperoleh penghasilan dengan berwiraswasta membuka usaha sampingan yang melayani kebutuhan anggota KSM, sehingga mendorong anggota KSM lebih berani berusaha.

      Para pendamping yang terwadahi dalam LPUM dapat berasal dari pendamping IDT yang selesai bertugas atau petugas lapangan dari departemen dan instansi pemerintahan lain, maupun dari LSM yang mempunyai kegiatan serupa. Para pendamping perlu mengetahui atau memahami adat-istiadat setempat, dan akan lebih baik lagi kalau memahami bahasa setempat. Sebaiknya pendamping yang tergabung dalam LPUM tidak dijadikan pegawai negeri karena dapat merubah orientasi mereka dari komitmen kepada yang didampingi menjadi komitmen kepada yang mampu memberi jenjang karir.

      .

      Pola Hubungan Bank dan Kelompok Swadaya Masyarakat (PHBK)

      Di Indonesia terdapat banyak praktek LKM baik yang dilaksanakan oleh Bank maupun lembaga-lembaga keuangan non bank dari pemerintah dan bukan pemerintah. Yang menarik perhatian adalah Program Hubungan Bank dengan Kelompok Swadaya Masyarakat (PHBK). Sejak diperkenalkan oleh Bank Indonesia tahun 1988 skema HBK yang telah berjalan sangat baik, berdasarkan data Maret 1999, dilaksanakan di 23 Propinsi, mencakup 886 kantor bank partisipan, 195 LPSM, 15.872 KSM dengan anggota 480.168 KK telah menyalurkan kredit (akumulasi) Rp 112,4 milyar, memobilisasi tabungan beku (akumulasi) Rp 7,1 milyar dan tingkat pengembalian kredir 94,7 %.

      PHBK ini menarik karena merupakan terobosan yang memungkinkan Bank melayani masyarakat kecil (melalui kelompok) yang tidak memiliki cukup jaminan fisik dan kelembagaan formal. Dengan melayani rakyat kecil melalui kelompok, bank mempunyai keuntungan dalam hal: pertama, mengurangi biaya transaksi yang bila dilakukan sendiri-sendiri terlalu tinggi dan tidak sebanding dengan kredit yang diberikan. Kedua, melalui sistem collateral substitute berupa tanggung renteng dan adanya social pressure dalam kelompok memungkinkan terjaminnya keamanan kredit yang diberikan. Bagi KSM sendiri dengan adanya PHBK telah memungkinkan mereka dapat berhubungan dengan bank, yang selama ini kesulitan mendapat akses.

      Melalui PHBK telah memungkinkan terjadinya kapitalsasi di tingkat desa, terlebih lagi dengan diberlakukannya sistem tabungan: pinjaman sebesar 1:8. Dengan demikian membalikkan keadaan saat ini, yaitu keberadaan perbankan lebih banyak dianggap “menyedot” dana-dana dari desa ke kota.

      PHBK merupakan salah satu best practice dari pelayanan keuangan mikro di Indonesia. Karenanya perlu dijadikan perhatian khusus dalam Gema PKM Indonesia.

      .

      Bina Masyarakat Mandiri Sebagai Lembaga Keuangan Alternatif

      Suatu karya konkrit yang disemangati Sapientia et Virtus adalah didirikannya Bina Masyarakat Mandiri (BMM). Dalam 30 tahun terakhir telah banyak prakarsa dari pemerintah dan organisasi masyarakat untuk mengembangkan dan membantu masyarakat miskin dengan pendekatan proyek yang terbatas waktunya, sehingga usaha/kegiatan itu tidak berkelanjutan. Padahal dengan semakin parahnya masalah kemiskinan saat ini, kesinambungan prakarsa-prakarsa tersebut sangat diperlukan.

      Berbagai pendekatan yang melibatkan lembaga perbankan, kini terkena dampak negatifnya karena terpuruknya lembaga perbankan akibat krisis moneter. Upaya menindaklanjuti prakarsa-prakarsa tersebut kearah kemandirian keuangan dan perkembangan lebih lanjut terhalang, bahkan mandeg antara lain karena kekurangan permodalan dan komitmen terhadap kelompok masyarakat miskin.

      Adanya “masyarakat menengah” yang mempunyai kepedulian agar upaya-upaya tersebut diteruskan, merupakan peluang untuk mengatasi hambatan yang diakibatkan oleh situasi perbankan saat ini. Potensi masyarakat menengah itu dapat digabungkan dalam wadah kebersamaan berbadan hukum koperasi untuk menjadi lembaga keuangan alternatif yang mampu melayani dan mengembangkan masyarakat kecil/miskin.

      Di sisi lain, dalam suasana sosial-ekonomi-politik dan budaya saat ini yang menunjukkan gejala disintegrasi bangsa, semakin dirasa perlunya menumbuhkembangkan lebih banyak kegiatan bersama melalui mekanisme kemasyarakatan yang dapat memupuk integrasi sosial.

      Salah satu lembaga keuangan alternatif yang dipandang strategis untuk ikut mengatasi masalah disintegrasi bangsa tersebut adalah “Bina Masyarakat Mandiri”, yang mempunyai misi membangun bangsa melalui usaha bersama dan demokratis untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera lahir dan batin.

      BMM didirikan oleh 28 anggota pendiri pada tanggal 28 Oktober 1998 yang bertepatan dengan hari sumpah pemuda dengan harapan agar semangat dan jiwa sumpah pemuda dapat diwujudkan dengan kerja nyata. Pendiri dan penggerak utama BMM adalah empat alumnus Realino: Titus Kurniadi, Adhi Prabawa, Bambang Ismawan, dan VF. Soewadji.

      “Bina Masyarakat Mandiri” perlu dipahami sebagai:

      • Suatu modal kebersamaan terdiri dari lapisan masyarakat ekonomi “menengah” bermaksud melayani masyarakat ekonomi lapisan “bawah”, dengan wilayah kerja meliputi wilayah Republik Indonesia.
      • Lembaga keuangan alternatif yang memungkinkan nasabah (pengusaha kecil/mikro) mendapatkan kredit mudah dan murah dari dana yang dihimpun dari perorangan dan lembaga yang lebih berkemampuan (masyarakat menengah).
      • Kelembagaan solidaritas yang merupakan wahana integrasi sosial, menjembatani kesenjangan sosial-ekonomi, wilayah, golongan agama dan etnis.
      • Koperasi yang menumbuhkembangkan koperasi yang berbasis masyarakat kecil, meningkatkan kemampuan dan kemandirian mereka baik dalam bidang ekonomi sosial dan budaya.
      • Mitra LSM, Pemerintah dan Swasta di dalam dan luar negeri dalam upaya pelayanan masyarakat kecil melalui pengembangan keuangan mikro yang berskala makro.

      “Bina Masyarakat Mandiri” didirikan dengan tujuan:

      • Memobilisasi dana dari para anggota dengan simpanan pokok dan simpanan wajib serta dengan menerima dana sukarela dari perorangan dan lembaga-lembaga dengan mekanisme yang sah.
      • Menyalurkan dana hasil mobilisasi tersebut di atas dalam bentuk kredit atau bantuan lainnya kepada masyarakat lapisan bawah, usaha kecil (petani, nelayan, peternak, pengrajin, pemulung maupun pedagang kecil), utamanya yang tergabung dalam KSM baik yang berbadan hukum koperasi maupun belum.
      • Meningkatkan integrasi sosial. Keanggotaan BMM terbuka bagi berbagai latar belakang profesi, wilayah, agama, maupun etnis dari lapisan ekonomi “menengah”. Dari sini diharapkan terwujud kerjasama fungsional saling mendukung dan saling menguntungkan serta akan memberi kontribusi positif pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang dinamis dan solider.

      Para anggota BMM bukan mereka yang mengharapkan bantuan dari BMM, tetapi mereka yang peduli kepada kepentingan orang lain. Melalui simpanan pada BMM mereka bermaksud membantu lapisan masyarakat bawah yang memerlukan bantuan modal untuk mengembangkan usaha. Dengan demikian BMM adalah koperasi pembiayaan yang didirikan untuk membantu membiayai usaha-usaha kelompok atau koperasi lain.

      Pengurus BMM dipilih secara periodik dalam suatu rapat anggota dan akan dibantu oleh tim manajemen yang profesional dan bekerja purna waktu.

      Modal BMM diperoleh dari modal sendiri berupa simpanan pokok anggota sebanyak Rp 10,000,000.00 (Sepuluh Juta Rupiah) dan simpanan wajib Rp 1,000,000.00 (Satu Juta Rupiah)/tahun. Disamping modal sendiri, BMM juga mendayagunakan pinjaman dari anggota berupa simpanan khusus, dana cadangan, dan hibah.

      Pengelolaan BMM mendasarkan pada prinsip-prinsip sebagai berikut:

      – one man one vote;
      – mengutamakan manfaat bagi masyarakat yang dilayani daripada keuntungan;
      – demokratis dan partisipatif;
      – profesional dan transparan;
      – menghargakan proses pendidikan;
      – mengembangkan mekanisme pasar dan hubungan saling menguntungkan; dan
      – mempunyai keunggulan komparatif terutama dalam hal bunga kredit dan pelayanan yang diberikan.

      Penyaluran kredit yang diberikan BMM difasilitasi oleh LPUM (Lembaga Pengembangan Usaha Mandiri). LPUM membina, mendampingi dan melatih KSM (Kelompok Swadaya Masyarakat) sehingga LPUM selalu mengetahui tingkat kemampuan dan perkembangan KSM termasuk kesiapannya menerima dan mengembalikan kredit.

      LPUM bukan lembaga keuangan melainkan lembaga perantara keuangan (financial intermediary institution). LPUM tidak mengelola dana kredit tetapi menyalurkan permohonan kredit KSM kepada BMM dan mendistribusikan dana kredit yang telah disetujui kepada KSM-KSM dengan jumlah yang persis sama. Sebagai “lembaga perantara keuangan” yang melakukan pendampingan, pelatihan dan pembinaan KSM-KSM, maka biaya-biaya untuk kelangsungan hidup LPUM dijamin oleh pendapatan yang diperoleh dari terlaksananya fungsi tersebut. Hal ini terjadi dengan mengintegrasikan LPUM dalam sistem pembiayaan kredit mikro BMM kepada KSM, yaitu dengan memperoleh persentase tertentu dalam mekanisme kredit. Kalau mekanisme kerja ini berhasil diperluas, maka terbuka lapangan kerja yang lumayan banyak bagi tenaga terlatih.

      Hubungan kerja sama antara BMM, LPUM dan KSM dilaksanakan dengan pelayanan saling memberi manfaat dan saling menguntungkan (mutual benefit) antara lain dengan menggunakan mekanisme pasar.

      Kelompok sasaran BMM adalah pengusaha mikro yang menyatukan diri dalam wadah Kelompok-kelompok Swadaya Masyarakat (KSM). Di dalam masyarakat perdesaan dan perkotaan (kampung) telah terbentuk ratusan ribu KSM yang beranggotakan antara 10 – 30 orang dan terdiri dari berbagai pengusaha mikro yang mandiri seperti: petani, peternak, pengrajin, pedagang kecil, nelayan atau kombinasi di antaranya.

      Sampai dengan Juni 2000 jumlah anggota BMM mencapai 92 orang dan telah berhasil menyalurkan kredit sebesar Rp 2,397,475,000.00 kepada 3611 pengusaha mikro (1979 diantaranya wanita) yang tergabung dalam 232 KSM. Kelompok masyarakat miskin yang telah dijangkau oleh pelayanan kredit BMM mencakup enam propinsi, yaitu: Lampung, Jawa Barat, DKI Jakarta, Jawa Tengah dan DI Yogyakarta, dan Jawa Timur. Dan sampai saat ini tingkat pengembalian kredit mencapai 100%. Prestasi ini cukup mengesankan mengingat angka tersebut dicapai hanya dalam waktu 10 bulan sejak kredit pertama dikucurkan pada bulan Agustus 1999. Dengan efektifitas seperti tersebut di atas kami yakin mekanisme yang telah dibangun oleh BMM mampu memberikan kontribusi dalam memberdayakan perekonomian rakyat serta mendukung Gerakan Bersama Pengembangan Keuangan Mikro Indonesia.

      BMM benar-benar telah menjadi satu alternatif bagaimana kita dapat berpartisipasi sebagai bagian dari Gerakan Bersama Pengembangan Keuangan Mikro Indonesia, yaitu upaya menggerakkan masyarakat menanggulangi kemiskinan. Yang perlu diupayakan sekarang adalah bagaimana menarik sebanyak mungkin orang-orang yang peduli dan mau untuk menjadi bagian strategis gerakan nasional penanggulangan kemiskinan di Indonesia.

      .

      Penutup

      Mudah-mudahan kebersamaan kita dalam bentuk Reuni Akbar (14–16 Juli 2000) kali ini dapat membangun minat terhadap yang diuraikan dalam tulisan ini dan merumuskan kepedulian kita kepada sesama yang telah menanti-nanti uluran tangan dan solidaritas kita. Kalau tidak, kebersamaan ini hanya berarti kangen-kangenan dan hura-hura yang bikin iri hati tetangga.

      .

      Yogyakarta, 15 Juli 2000

      [1] Definisi Microfinance yang diberikan oleh Asian Development Bank (ADB), Februari 2000
      [2] LSM dalam rangka pengembangan keuangan mikro berperan sebagai lembaga pendamping disebut sebagai Lembaga Pendampingan Usaha Mandiri (LPUM) atau Lembaga Pengembangan Swadaya Masyarakat(LPSM).
      Iklan

      One Reply to “Menggerakkan Masyarakat Menanggulangi Kemiskinan”

      Tinggalkan Balasan

      Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

      Logo WordPress.com

      You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

      Gambar Twitter

      You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

      Foto Facebook

      You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

      Foto Google+

      You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

      Connecting to %s